Mekongganews.id, KOLAKA- Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan bahwa wacana pemilihan gubernur melalui DPRD merupakan ide yang baik dan layak dipertimbangkan.
Wacana ini sebelumnya terlontar dari Presiden Prabowo Subianto saat HUT Golkar ke-60 pada Kamis, 12 Desember 2024 lalu.
“Saya rasa itu wacana yang baik yang perlu kita pertimbangkan. Pertama, pemilihan kepala daerah di undang-undang dasar maupun di undang-undang pemilu itu kan diksinya adalah dipilih secara demokratis. Dipilih secara demokratis itu kan tidak berarti harus semuanya pilkada langsung,” kata Supratman saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, 13 Desember 2024
Menurut Supratman, salah satu alasan penting untuk mempertimbangkan wacana ini adalah efisiensi penyelenggaraan pilkada.
Selain itu, ia juga menyoroti potensi risiko sosial dan kerawanan yang sering muncul dalam pilkada langsung.
Ia menjelaskan bahwa wacana ini sebenarnya sudah muncul sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Sesungguhnya usulan ini sudah lama dibicarakan di tingkat partai politik ya. Dan hari ini saya melihat trennya positif sambutan dari masyarakat. Saya berharap ini akan terus bergulir untuk kita mencari sebuah pola demokrasi memang yang sesuai dengan pendiri bangsa,” ujarnya.
Namun, Supratman menegaskan bahwa wacana ini belum mencapai tahap keputusan.
Pemerintah, menurutnya, akan melakukan kajian mendalam sebelum mengambil langkah lebih lanjut.
“Nah karena itu beri kesempatan kepada pemerintah dan termasuk kepada partai-partai politik untuk melakukan kajian dan ini saya pikirkan masih lama. Pilkada kita maupun pemilu kita di tahun 2029. Masih panjang ya,” tambahnya.
Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya juga memberikan dukungan terhadap wacana perbaikan sistem Pilkada dengan metode pemilihan gubernur melalui DPRD.
Dalam pidatonya di acara puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul, Kamis, 12 Desember 2024, Prabowo menyebut sistem tersebut lebih efisien dan tidak membutuhkan biaya besar.
“Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit, keluar duit, keluar duit, kayak kita kaya bener nggak?” kata Prabowo.
Ia menilai bahwa anggaran negara yang selama ini habis untuk Pilkada dapat dialokasikan untuk kebutuhan rakyat kecil.
“Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi,” jelasnya.
Prabowo juga menyoroti biaya tinggi dalam sistem Pilkada langsung yang dianggap memberatkan semua pihak, termasuk para kandidat.
“Kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul? Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga yang menang lesu, apalagi yang kalah. Berapa puluh triliun habis dalam satu-dua hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing,” ungkapnya.
Baik Supratman maupun Prabowo sepakat bahwa perlu dilakukan perbaikan sistem demokrasi di Indonesia agar lebih efisien dan mendukung kepentingan rakyat. (*)
