Mekongganews.id, KOLAKA – Presiden Mahasiswa UIN Alauddin Makassar, Fadil Musaffar, menyuarakan aspirasi mahasiswa dalam kesempatan yang sama dengan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Aliansi Buruh di kota Makassar terkait penolakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Fadil, yang juga merupakan aktivis HMI, menyampaikan aspirasi terkait Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang hingga saat ini belum ada kejelasan di UIN Alauddin Makassar, sebuah kampus peradaban yang berada di bawah naungan Kementerian Agama.
“KIP Kuliah ini merupakan bantuan bagi mahasiswa yang kurang mampu, namun di UIN Alauddin Makassar tak kunjung ada kejelasan mengenai kuota penerima KIP Kuliah karena statusnya sebagai PTKIN di bawah naungan Kemenag. Maka pada kesempatan ini saya sampaikan untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya oleh DPR RI untuk membahas persoalan tersebut,” ujar Fadil.
Fadil juga menegaskan bahwa KIP Kuliah di seluruh kampus negeri, baik PTKIN maupun PTN, harus disamaratakan kuotanya di sektor pendidikan dengan tetap mempertimbangkan syarat dan ketentuan yang berlaku mengenai KIP Kuliah.
“Saya mengangkat persoalan ini karena banyak generasi yang ingin melanjutkan perguruan tinggi namun terbatas oleh perekonomian keluarganya,” tambah Fadil.
