Netralitas Jokowi Ditanya saat Sidang Dewan HAM PBB, Singgung Gibran di Pemilu 2024

- Editor

Sabtu, 16 Maret 2024 - 19:26 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sidang Komite HAM PBB (CCPR) di Jenewa, Swiss, Selasa 12 Maret 2024. (Foto: United Nations)

Sidang Komite HAM PBB (CCPR) di Jenewa, Swiss, Selasa 12 Maret 2024. (Foto: United Nations)

Mekongganews.id, JENEWA – Ada yang berbeda dalam Sidang Dewan HAM PBB beberapa waktu lalu di Jenewa, Swiss.

Dalam sidang itu, netralitas Presiden Jokowi di Pilpres 2024 dipertanyakan pada pertemuan Komite HAM PBB dan International Covenant on Civil and Political Rights (CCPR) pada Selasa 12 Maret 2024 lalu.

Pertanyaan tersebut disampaikan salah satu anggota komite HAM PBB yang mewakili Senegal, Bacre Waly Ndiaye. Bacre tiba-tiba menyinggung soal pelaksanaan Pemilu di Indonesia Februari lalu.

Bacre mempertanyakan soal mekanisme pencalonan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang dilakukan detik-detik akhir.

“Pada Februari 2024 Indonesia menggelar pemilihan presiden. Kampanye digelar setelah putusan di menit akhir mengubah syarat pencalonan dan memperbolehkan anak presiden ikut pencalonan,” kata Bacre pada pertemuan tersebut dikutip dari tayangan situs UNTV.

“Apa langkah-langkah yang diterapkan untuk memastikan pejabat-pejabat negara termasuk presiden tidak bisa memberi pengaruh berlebihan terhadap pemilu? Apakah pemerintah sudah menyelidiki dugaan intervensi pemilu?” tanya dia.

Mendapat pertanyaan itu, perwakilan Indonesia yang berada di sana tidak menjawab pertanyaan tersebut.

Dirjen Multilateral Kemlu Tri Tharyat yang hadir pada pertemuan itu tidak menjawab pertanyaan Bacre.

Ia hanya menjawab pertanyaan lain di luar soal netralitas Jokowi.

Sebagai informasi, CCPR merupakan badan berisi ahli independen yang memantau implementasi Perjanjian Internasional mengenai hak sipil dan politik.

Di tiap pertemuan Sidang Dewan HAM PBB, CCPR kerap menyoroti permasalahan hak masyarakat sipil yang kontradiktif dengan kebijakan politik di sebuah negara anggota PBB.

Berita Terkait

Presiden Prabowo Usul Gubernur Dipilih Langsung DPRD, Menteri Hukum: Wacana Baik yang Perlu Dipertimbangkan
Jusuf Kalla Yakin Kemenkum Tolak Hasil Munas PMI Versi Agung Laksono!
HRS Usul Presiden Prabowo Buka Pendaftaran Jihad ke Palestina: Persenjatai, Kirim ke Gaza!
Penjelasan Presiden Prabowo Tetapkan Biaya Makan Bergizi Gratis Rp10 Ribu
Calonnya Banyak Tumbang di Pilkada, Megawati Geram: Demokrasi Terancam Mati!
Presiden Prabowo Resmi Tetapkan 27 November 2024 Sebagai Hari Libur Nasional
Penggiat Medsos Islah Tegaskan Budi Arie Harus Bertanggung Jawab Terkait Kasus Judi Online
Kapolri Beberkan Penyebab Kebocoran Anggaran, Mulai dari Suap hingga Penggelapan Pajak

Berita Terkait

Sabtu, 14 Desember 2024 - 08:40 WITA

Presiden Prabowo Usul Gubernur Dipilih Langsung DPRD, Menteri Hukum: Wacana Baik yang Perlu Dipertimbangkan

Rabu, 11 Desember 2024 - 02:32 WITA

Jusuf Kalla Yakin Kemenkum Tolak Hasil Munas PMI Versi Agung Laksono!

Senin, 2 Desember 2024 - 11:55 WITA

HRS Usul Presiden Prabowo Buka Pendaftaran Jihad ke Palestina: Persenjatai, Kirim ke Gaza!

Sabtu, 30 November 2024 - 06:22 WITA

Penjelasan Presiden Prabowo Tetapkan Biaya Makan Bergizi Gratis Rp10 Ribu

Kamis, 28 November 2024 - 11:21 WITA

Calonnya Banyak Tumbang di Pilkada, Megawati Geram: Demokrasi Terancam Mati!

Sabtu, 23 November 2024 - 04:37 WITA

Presiden Prabowo Resmi Tetapkan 27 November 2024 Sebagai Hari Libur Nasional

Selasa, 19 November 2024 - 06:24 WITA

Penggiat Medsos Islah Tegaskan Budi Arie Harus Bertanggung Jawab Terkait Kasus Judi Online

Selasa, 12 November 2024 - 08:00 WITA

Kapolri Beberkan Penyebab Kebocoran Anggaran, Mulai dari Suap hingga Penggelapan Pajak

Berita Terbaru